Lebak, – Pemerintah Kabupaten Lebak yang diwakili Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Bapelitbangda, Dinas Perhubungan, Dinas KominfoSP, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Disperindag, dan Dinas Sosial mengikuti secara daring Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 4 Juli 2023. Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan narasumber lintas instansi seperti Kementan, BPS, Badan Pangan Nasional, Bulog serta instansi terkait lainnya.
Mendagri dalam paparannya mengungkapkan bahwa perkonomian Indonesia tumbuh solid di atas 5 persen. Ia meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai krisis pada 6 bulan kedepan dengan memperkuat konsumsi rumah tangga salah satunya dengan membagikan bansos atau bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk CSR, menjaga ketersediaan barang sekaligus mengendalikan inflasi, memperkuat ketersediaan pupuk serta meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri.
Sementara itu perwakilan BPS Pudji Ismartini mengatakan pada 2023 terdapat 63 kota mengalami inflasi semester 1 dengan tingkat inflasi diatas nasional dan 27 kota mengalami inflasi dibawah nasional. Pada kesempatan yang sama perwakilan Badan Pangan Nasional mengatakan pihaknya telah melakukan gerakan pangan murah, memfasilitasi distribusi pangan jagung, launching gerakan pangan murah serentak nasional, serta menyalurkan cadangan pangan pemerintah.
Sedangkan terkait ketersediaan minyak goreng, perwakilan Kemendag dalam paparannya mengungkapkan ketersediaan minya goreng baik curah, minyakita dan kemasan premuim masih aman. Meskipun begitu terdapat 12 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyakita. Sementara itu perwakilan Bulog menjelaskan pihaknya melakukan uoaya Stabilisasi bahan pangan dengan pengelolaan stok cadangan bahan pangan, melaksanakan kegiatan operasi pasar, dan menjualberas konvensional.
.jpg)
0 Komentar